TBNews Sumbar  — Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dan gudang ketahanan pangan bukan sekadar seremoni kelembagaan. Momentum ini menjadi penegasan bahwa negara memilih hadir dan bekerja sistematis dalam menjawab persoalan mendasar rakyat: pemenuhan gizi dan stabilitas pangan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menempatkan isu gizi sebagai prioritas nasional. Di balik agenda kenegaraan itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menunjukkan komitmen tegas dengan menggerakkan institusi Polri mendukung penuh program strategis tersebut.

Kapolri menegaskan, keamanan tidak semata diukur dari turunnya angka kriminalitas, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. “Ketahanan pangan dan kecukupan gizi adalah fondasi stabilitas sosial. Ketika masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka kamtibmas akan lebih kuat,” tegasnya dalam rangkaian kegiatan peresmian.

Di bawah koordinasi Mabes Polri, sebanyak 1.179 unit SPPG telah diresmikan di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, 18 gudang ketahanan pangan dibangun sebagai penyangga logistik untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga saat terjadi gejolak harga maupun gangguan distribusi.

Langkah ini mempertegas transformasi peran Polri yang adaptif terhadap kebutuhan zaman. Institusi kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam program kemanusiaan dan pembangunan nasional.

Polda Sumbar Siap Implementasikan di Daerah

Menindaklanjuti kebijakan strategis tersebut, Polda Sumatera Barat menyatakan kesiapan penuh untuk mengimplementasikan dan mengawal program SPPG serta penguatan ketahanan pangan di wilayah hukum Sumbar.

Kapolda Sumbar menegaskan bahwa jajaran Polda dan Polres akan bersinergi dengan pemerintah daerah, dinas terkait, serta para pemangku kepentingan guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Sumatera Barat memiliki potensi pertanian dan perikanan yang kuat. Kami akan mendukung penguatan distribusi, pengawasan, hingga pengamanan rantai pasok agar masyarakat mendapatkan akses pangan yang cukup dan bergizi,” ujarnya.

Polda Sumbar juga akan mengoptimalkan fungsi Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan dalam memantau situasi ketahanan pangan di nagari dan desa. Selain menjaga stabilitas kamtibmas, personel di lapangan didorong untuk aktif mengedukasi masyarakat terkait pentingnya konsumsi pangan sehat dan bergizi.

Sinergi untuk Masa Depan Bangsa

Di sisi teknis, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan standar nutrisi dan tata kelola distribusi berjalan sesuai kaidah ilmiah dan prinsip akuntabilitas. Kolaborasi antara Presiden, Polri, dan Badan Gizi Nasional menjadi contoh tata kelola lintas sektoral yang solid.

Bagi Sumatera Barat, program ini juga berpotensi menggairahkan ekonomi lokal. Petani, peternak, dan pelaku UMKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok SPPG. Artinya, satu program strategis bukan hanya memperkuat gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi daerah.

Peresmian SPPG dan gudang ketahanan pangan menjadi pesan kuat bahwa negara hadir tidak hanya dalam situasi darurat, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan penguatan fondasi kesejahteraan.

Di tengah dinamika global dan tantangan ekonomi, Polri melalui kepemimpinan Kapolri menunjukkan bahwa menjaga bangsa dapat dimulai dari memastikan perut rakyat kenyang dan gizinya tercukupi. Polda Sumbar pun siap menjadi bagian aktif dari langkah besar tersebut  menghadirkan Polri yang Presisi, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(tim)