TBNews Sumbar — Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Kapolda Sumbar), Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, menekankan bahwa penanganan bencana alam tidak boleh lagi dianggap sebagai urusan biasa. Diperlukan kesiapan mitigasi berkelanjutan, sistem komando yang terintegrasi (Command Center), serta kolaborasi menyeluruh dari berbagai pihak guna memastikan keselamatan jiwa dan pemulihan pascabencana berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan materi dalam acara Pembekalan kepada Pasis Dikreg LV Sesko TNI yang berlangsung di Ruang Hoegeng, Lantai IV Mapolda Sumbar, pada Rabu (10/6/2026).

Dalam pemaparannya, Kapolda Sumbar menjelaskan bahwa geografis Sumatra Barat memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan Yogyakarta memiliki laut, pantai, gunung, danau, hingga lembah. Namun, di balik keindahan alamnya, wilayah ini juga menyimpan potensi kerawanan bencana yang sangat tinggi dan kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, hingga bencana banjir bandang dan longsor (galodo).

“Sumatra Barat itu semua ada, ada lautnya, ada gunungnya, ada pantainya, ada danaunya, dan ada Harau-nya. Tetapi bencana juga mengancam, hampir setiap tahun terjadi bencana,” ujar Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta.

Berbagi pengalamannya saat terlibat dalam misi kemanusiaan tsunami Aceh 2004 dan gempa bumi, Irjen Pol. Gatot menggarisbawahi pentingnya manajemen kesiapan logistik, kompetensi personel, serta standardisasi operasional (SOP).

Kapolda merefleksikan bagaimana evakuasi di Indonesia seringkali masih terkendala koordinasi mandiri di awal, berbeda dengan kesiapan negara maju seperti Australia yang turun dengan sistem logistik dan operasional yang sudah matang sejak hari pertama.

“Ternyata penanganan bencana tidak boleh dianggap biasa karena Indonesia termasuk salah satu jalur rawan gempa. Kita masih harus banyak belajar bagaimana pengendalian kendaraan dan personel yang mengutamakan pada penyelamatan nyawa dan harta benda,” jelasnya.

Irjen Pol. Gatot kemudian membeberkan dinamika penanganan bencana banjir bandang dan galodo hebat yang melanda sejumlah wilayah Sumbar (seperti Padang, Padang Pariaman, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Agam) pada akhir November lalu. Tantangan saat itu sangat berat karena terjadi di akhir tahun anggaran, diperparah dengan putusnya jalur logistik utama, sehingga menyisakan jalur Sitinjau Lauik sebagai satu-satunya akses operasional yang memicu kemacetan hingga 10 jam.

Guna mengatasi kebuntuan tersebut, Polda Sumbar menginisiasi pembentukan Command Center berbasis satu data interkoneksi, di mana fungsi identifikasi korban diserahkan penuh secara tunggal kepada pihak Kepolisian (Tim DVI) demi menghindari kesimpangan data di masyarakat.

“Kami membangun namanya Command Center. Sinergi dan kolaborasi semua pihak (pentahelix) dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai pendahuluannya harus bareng-bareng. Kepolisian menginput data terkait jumlah korban, tidak boleh dikumpulkan oleh instansi lain agar terintegrasi dengan DVI (Disaster Victim Identification),” tegas Kapolda.

Kerja keras tim DVI terbukti krusial. Dari total 254 jenazah dan potongan tubuh korban yang berhasil dievakuasi ke RS Bhayangkara yang kapasitas awalnya hanya memuat 8 jenazah seluruhnya berhasil teridentifikasi secara medis dan DNA berkat pola kerja cepat dan koordinasi antar-Polda se-Indonesia atas instruksi langsung Kapolri.

Polda Sumbar mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak berhenti saat evakuasi selesai. Hingga bulan Juni 2026 ini, tercatat masih ada sekitar 701 Kepala Keluarga (KK) di Padang Pariaman yang terpaksa tinggal di hunian sementara (huntara) berukuran 3×4 meter karena kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka.

Selain menjamin pemenuhan kebutuhan pangan harian dan dapur umum agar situasi sosial tetap kondusif, pihak kepolisian juga fokus pada pemulihan psikologis melalui program trauma healing.

Dalam momen emosional di akhir arahannya, Irjen Pol. Gatot menceritakan salah satu bayi berusia 3 bulan yang kehilangan kedua orang tuanya saat bencana. Anak tersebut kini telah diangkat menjadi anak asuh pribadinya untuk dijamin pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi (S1).

“Ngurusin bencana itu tidak hanya pada saat kejadian, sampai ujungnya pun harus kita pikirkan agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak,” pungkas Irjen Pol. Gatot di hadapan para Perwira Siswa Sesko TNI.