PADANG, TBNEWSSUMBAR — Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memperkuat sinergi dan kolaborasi strategis dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Barat. Komitmen ini ditegaskan dalam audiensi resmi yang berlangsung di Ruang Kerja Kapolda Sumbar, Rabu (29/7) pagi.

Pertemuan penting tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BP3MI Sumatera Barat, Jupriyadi, S.Sos., M.M., beserta jajaran. Kehadiran pimpinan instansi pelindungan migran ini disambut hangat guna menyamakan persepsi serta memperkuat jejaring pengamanan dan pelayanan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Ranah Minang.

Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., didampingi Kabid Humas Kombes Pol Susmelawati Rosya,  menyampaikan apresiasi dan menyambut baik kunjungan kerja serta silaturahmi dari Kepala BP3MI Sumbar. Menurutnya, kolaborasi lintas instansi menjadi kunci utama dalam memastikan aspek keamanan, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta pelindungan hak-hak PMI mulai dari daerah asal hingga negara penempatan.

“Polda Sumbar berkomitmen penuh untuk terus mendukung dan memperkuat sinergi dengan BP3MI Sumatera Barat. Pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia merupakan tanggung jawab bersama, terutama dalam mengantisipasi berbagai kerawanan seperti pengiriman PMI non-prosedural serta memberikan rasa aman bagi para pahlawan devisa asal Sumbar,” ujar Kapolda Sumbar.

Berdasarkan data profil dan statistik penempatan BP3MI Sumatera Barat periode 2024 hingga Juni 2026, tren minat masyarakat untuk bekerja ke luar negeri terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Program penempatan seperti skema P to P (Private to Private) maupun Mandiri, serta peluang kerja pada program Specified Skilled Worker (SSW) ke Jepang, Jerman, Korea, hingga Taiwan, memerlukan pengawasan dan fasilitasi verifikasi dokumen yang ketat agar berjalan aman dan sesuai prosedur hukum.

Melalui pertemuan strategis ini, Polda Sumbar dan BP3MI Sumbar sepakat untuk mengoptimalkan Gugus Tugas Pencegahan TPPO serta memperluas edukasi kepada masyarakat luas agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu calo tenaga kerja ilegal.

Sinergi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang transparan, profesional, dan humanis di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

(Redaksi)