TBNews Sumbar, Padang – Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok serta melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran di sektor pangan, Satuan Tugas Daerah (Satgasda) Saber Pelanggaran Pangan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan di 19 wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB tersebut menyasar sejumlah toko dan pedagang bahan pokok dengan fokus pemeriksaan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dan Minyakita, serta Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi, telur, dan cabai.

Pengecekan ini melibatkan Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro, tim Badan Pangan Nasional wilayah Sumatera Barat, Kasubdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sumbar beserta personel, Bulog Kanwil Sumbar, Dinas Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan UMKM, serta DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat.

Pengawasan juga melibatkan jajaran Satreskrim Polres, Dinas Perdagangan kabupaten/kota, dan Dinas Pertanian di wilayah masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pengecekan langsung terhadap harga beras premium, beras medium, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta berbagai jenis beras lokal yang beredar di pasaran. Selain itu, petugas turut memantau harga Minyakita, daging sapi, telur ayam, dan cabai.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya variasi harga antardaerah dan antarpedagang. Untuk beras SPHP, misalnya, ditemukan harga mulai dari Rp12.200 hingga Rp13.500 per kilogram di sejumlah wilayah yang menyediakan komoditas tersebut.

Sementara itu, harga Minyakita yang terpantau di sejumlah pedagang berada pada kisaran Rp14.400 hingga Rp17.300 per liter. Adapun harga beras lokal seperti Anak Daro, Sokan, Solok, Sijunjung, dan sejumlah varietas lainnya juga menunjukkan perbedaan harga sesuai jenis dan wilayah pemasaran.

Pada komoditas lainnya, harga daging sapi yang terdata di sejumlah wilayah berkisar antara Rp139.800 hingga Rp150.100 per kilogram. Harga telur dan cabai juga bervariasi berdasarkan hasil pengecekan di masing-masing daerah.

Selain melakukan pemantauan harga, Satgasda Saber Pelanggaran Pangan juga memberikan pembinaan dan imbauan kepada para pedagang agar senantiasa mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, baik terkait HET maupun HAP komoditas pangan.

Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro mengatakan, kegiatan pengawasan tersebut merupakan bentuk komitmen Polri bersama instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi bahan pokok berjalan dengan baik.

Menurutnya, pengecekan langsung ke pasar dan toko-toko menjadi langkah penting untuk mengetahui perkembangan harga secara faktual, sekaligus mengantisipasi adanya praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Pengawasan ini kami lakukan secara terpadu bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Kami ingin memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terpantau, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang wajar,” ujar Kombes Pol Siswantoro.

Ia menegaskan, Satgasda Saber Pelanggaran Pangan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan harga maupun ketersediaan bahan pokok di pasaran.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya akan melakukan pendalaman dan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan bahwa pengawasan pangan tersebut merupakan wujud kehadiran Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas kebutuhan pokok.

Ia mengatakan, sinergi antara Polri, pemerintah, dan instansi terkait sangat diperlukan agar pengawasan distribusi dan perdagangan pangan dapat berjalan optimal, sekaligus mencegah terjadinya praktik yang merugikan masyarakat.

“Melalui kegiatan ini, Polda Sumbar berupaya memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang wajar dan ketersediaan yang terjaga. Kami juga mengimbau para pedagang agar mematuhi ketentuan HET dan HAP yang telah ditetapkan pemerintah,” ungkap Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi peredaran dan harga bahan pokok di lingkungan masing-masing serta segera menyampaikan informasi kepada pihak berwenang apabila menemukan dugaan penyimpangan.

Sebagai tindak lanjut, Satgasda Saber Pelanggaran Pangan Daerah Sumatera Barat akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fluktuasi harga serta ketersediaan pangan pokok, meningkatkan koordinasi lintas instansi dalam pengawasan distribusi pangan, dan melaporkan perkembangan situasi kepada Satgas Pusat.

Melalui langkah pengawasan terpadu tersebut, Polda Sumbar bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mendukung terciptanya perdagangan pangan yang sehat, menjaga stabilitas pasokan dan harga, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.